Pembangunan Jalan Tol Aceh Segera Dimulai

JAKARTA - Pemerintah sudah menyiapkan dana pembangunan jalan bebas hambatan dan jalan tol Aceh. Pembangunan ruas Banda Aceh-Sigli dimulai pekan depan. Diawali dengan penyerahan dokumen perencanaan pengadaan tanah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah.

“Kita bergerak cepat. Pekan depan dokumen penyiapan lahan akan diserahkan kepada gubernur. Setelah itu, gubernur mengeluarkan surat penetapan lokasi. Kalau itu beres, segera dilakukan pembangunan fisik,” kata Herry Marzuki, Kasubdit Pengadaan Tanah Kementerian PUPR menjawab Serambi di ruang kerjanya, Selasa (19/7) petang.

Herry menegaskan, untuk seluruh proses pembangunan jalan tol Aceh sudah disiapkan dengan matang, termasuk ketersediaan anggarannya. “Tidak benar kalau dikatakan pemerintah tak punya dana untuk bangun jalan tol Aceh,” imbuhnya.

Herry Marzuki mengharapkan Gubernur Aceh bisa cepat mengeluarkan penetapan lokasi tersebut. Menurutnya, persyaratan studi kelayakan dan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) juga sudah diserahkan oleh instansi terkait.

Terpisah, Ketua Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedalda) Aceh, Ir Iskandar MSc mengakui hal itu. “Ya, sudah kita serahkan dokumen amdalnya. Kita juga bergerak cepat untuk proyek penting dan strategis ini,” kata Iskandar yang sedang berada di Jakarta.

Pembangunan jalan tol Aceh terdiri atas empat segmen, yaitu segmen perbatasan Sumut Aceh-Langsa, Langsa-Lhokseumawe, Lhokseumawe-Sigli, dan segmen Sigli-Banda Aceh. Tapi untuk tahap awal pembangunan dilakukan dari Banda-Aceh-Sigli, baru kemudian dilanjutkan untuk perbatasan Aceh Sumut-Langsa.

Saat dihubungi ulang Serambi dari Banda Aceh tadi malam, Iskandar mempertegas bahwa nama proyek tersebut sesuai dokumen amdalnya adalah jalan bebas hambatan dan jalan tol Aceh. “Ya, sekelas highway-lah,” kata Iskandar.

Kepala Dinas Bina Marga Aceh, Ir Rizal Aswandi yang sedang duduk di sebelah Iskandar juga angkat bicara. Menurutnya, jalan yang akan dibangun di Aceh itu adalah jalan tol dan highway. “Ini merupakan bagian dari Trans-Sumatera. Jadi, ada highway, ada juga tolnya,” kata Rizal Aswandi.

Menurutnya, di ruas jalan yang padat pelintas/pengendaranya akan dikenakan tol supaya ada dana perawatannya, sedangkan di kawasan sepi, tanpa tol. Atau kalaupun di ruas jalan sepi itu ada tolnya, itu akan disubsidi oleh pemerintah.

Saat ini Pemerintah Aceh sedang berupaya membebaskan tanah sekitar 20 km atau 50 km untuk merealisasi proyek jalan bebas hambatan dan tol tersebut. “Jika sudah tersedia 20 kilometer saja, maka pada Desember tahun ini akan dilakukan groundbreaking-nya di kawasan tersebut langsung oleh Presiden Jokowi,” kata Rizal.

Adapun dana untuk pembebasan lahan maupun pembangunan jalan tersebut nantinya, kata Rizal Aswandi, semuanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Dananya semua dari pusat. Kita di daerah cuma mendukung proses pembebasan lahannya saja. Jadi, sekalian kami imbau para bupati/wali kota di lintasan jalan tersebut mohon dukungannya untuk membebaskan lahan yang diperlukan untuk proyek penting dan strategis ini,” ujar Rizal Aswandi. (fik/dik)

Infrastruktur Mei 24, 2017